Jakarta, - Presiden Prabowo menggelar pertemuan dengan sejumlah menterinya guna membahas ketahanan fiskal nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026. 

Dalam rapat itu, Presiden menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Pejabat lainnya yang turut mengikuti rapat, yaitu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Menko Perekonomian menjelaskan bahwa Presiden menegaskan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen. Untuk itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara.

“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan  Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RAKB),” jelas Airlangga.

Pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah juga mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Selain itu, pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Airlangga.

Ia menambahkan bahwa skema WFH tersebut nantinya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Pemerintah saat ini masih mematangkan berbagai kebijakan tersebut dan akan menyampaikan secara lebih rinci kepada publik setelah seluruh konsep final disiapkan.

Langkah-langkah ini mencerminkan pendekatan pemerintah yang adaptif, terukur, dan proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) yang nantinya tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. 

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal melalui pengurangan mobilitas.

(**).