Jakarta, - Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyebut ada beberapa kesepakatan antara Komisi V DPR dan mitra kerja terkait penanggulangan dan pencegahan bencana alam. 

Disebut kesepakatan itu, perlunya mempercepat penyaluran dan realisasi anggaran pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dalam mendukung pemulihan kondisi sosial, ekonomi, aksebilitas serta pelayanan publik lainnya  di wilayah terdampak. 

"DPR juga mendorong mitra kerja Komisi V dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana," ujarnya.

Terkait pencegahan bencana, pentingnya sistem peringatan dini dan rekomendasi zona aman bencana sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan penanganan dan pembangunan pasca bencana. 

"Kita juga sepakat  pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas operasi pencarian dan pertolongan serta penguataan kelembagaan guna menjamin penanganan cepat dan efektif khususnya pada fase golden time," tuturnya.

Kesepakatan itu menurutnya diambil setelah Komisi V dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sussanto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii, melakukan ‘Rapat Kerja Penanganan Pasca Bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat’ di Ruang Komisi V, Gedung Nusantara, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 27/1/2026.

Hadir dalam rapat anggota komisi dari berbagai fraksi dengan rapat langsung dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus.

Viva Yoga mengungkapkan bencana yang melanda Sumatera juga berdampak pada kawasan transmigrasi. "Titik kawasan transmigrasi yang terdampak berada di dua provinsi yakni Aceh dan Sumatra Barat," ujarnya.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) disebut sigap dalam memberi bantuan dengan segera menyalurkan berbagai kebutuhan makanan, obat-obatan, dan berbagai kebutuhan lainnya pada masyarakat dari berbagai titik yang bisa mendistribusikan bantuan secara langsung.

Diungkap, tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Rapat Paripurna tanggal 15 Desember 2025, terbit Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Dalam keputusan menegaskan bahwa Kementrans tidak termasuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sehingga kementerian ini hanya bisa memberikan dukungan melalui aksi-aksi solutif menggunakan anggaran Kementerian Transmigrasi yang telah dialihkan untuk penanganan bencana, memberikan bantuan di lokus-lokus transmigrasi, serta memberikan dukungan tambahan kepada kementerian/lembaga lain dalam pemulihan pasca bencana.

Meskipun tidak termasuk sebagai Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, menurut Viva Yoga hal ini tidak menyurutkan niat baik untuk membantu pemulihan pasca bencana di Aceh dan Sumatra Barat, mengingat banyaknya kawasan transmigrasi dan lokasi eks transmigrasi yang terdampak sehingga Kementrans masih memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan dalam penanganan bencana ini.

"Adanya tanggung jawab moral terhadap kelangsungan hidup warga transmigran pasca bencana di Aceh dan Sumatra Barat, Kementrans secara terbuka menerima usulan rehabilitasi dari pemerintah daerah," ujarnya.

Mayoritas permintaan dari pemerintah daerah disebut perbaikan infrastruktur di lokasi bencana yang mengalami kerusakan sehingga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. 

"Selain usulan perbaikan infrastruktur, kami juga menerima permohonan pelaksanaan transmigrasi lokal dari Gubernur Sumatra Barat dengan calon lokasi penempatan di Padang Tarok, Kabupaten Sijunjung sebanyak 60 Kepala Keluarga (KK)," ujar mantan Anggota Komisi V DPR itu. 

"Permohonan ini sedang kami tindaklanjuti agar kedepannya masyarakat yang direlokasi mendapatkan lokasi permukiman baru yang layak dan aman untuk dihuni dan melanjutkan kehidupannya pasca bencana yang terjadi," tambahnya.  

Sebagai bentuk tanggung jawab Kementrans untuk melindungi masyarakat transmigrasi, kementerian ini melakukan beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam mendukung pemulihan pascabencana yang terjadi di lokasi eks transmigrasi dan kawasan transmigrasi yang tersebar di Aceh dan Sumatra Barat.

Upaya itu menurut Viva Yoga adalah, pertama, pembangunan dapur umum. Kementrans mengirimkan 17 paket bantuan ke lokasi eks transmigrasi yang ada di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Utara.

Kedua, pembangunan sarana air bersih. Mengingat kerusakan yang terjadi memutus banyaknya saluran air bersih dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih yang tinggi, maka akan dibangun sarana air bersih yang tersebar beberapa titik di wilayah.

"Rencana pembangunan sarana air bersih ini menggunakan sumur bor kedalaman 40 meter dengan pompa submersible," ujarnya.

Kementrans mengucapkan terima kasih masyarakat yang sudah bersurat untuk menyampaikan aspirasi dari Aceh terhadap kebutuhan sarana air bersih di lokasi transmigrasi dan eks transmigrasi yang terdampak banjir dan tanah longsor. "Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan exercise anggaran untuk menentukan jumlah sumur bor yang akan diakomodasi," ungkapnya.  

"Kementrans akan selalu mendukung penanganan bencana di wilayah-wilayah  terdampak pada kawasan transmigrasi," tambahnya.

(Ardi).