Jakarta, - Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, memberikan apresiasi atas capaian kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sepanjang tahun anggaran 2025 dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski demikian, Haris memberikan catatan kritis terkait perlunya penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan perluasan jangkauan program bagi santri di pondok pesantren.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Kepala Badan Gizi Nasional yang berlangsung Selasa (20/1/2026), Muh Haris menyoroti keberhasilan BGN yang mampu menyerap anggaran bantuan pemerintah sebesar Rp55,2 triliun sepanjang tahun 2025. Program ini tercatat telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat melalui pembentukan 19.188 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kami memberikan apresiasi terhadap kinerja BGN yang mampu mendistribusikan Rp55,2 triliun sepanjang tahun 2025. Tentu ini memberikan manfaat besar bagi penerima, mendinamisir perputaran ekonomi lokal, serta merekrut banyak tenaga kerja di tingkat bawah," ujar Muh Haris dalam rapat tersebut.

Berdasarkan data BGN per 20 Januari 2026, total sumber daya manusia yang terlibat dalam ekosistem ini telah mencapai 899.798 orang, yang mencakup tenaga struktural, ahli gizi, akuntan, hingga ratusan ribu relawan di SPPG.

Di samping apresiasi tersebut, Muh Haris menyampaikan dua aspirasi penting hasil serap aspirasi selama masa reses. Pertama, ia menekankan pentingnya pelibatan Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota dalam tata kelola program MBG. Menurutnya, banyak pimpinan daerah yang merasa "ditinggalkan" dalam implementasi program strategis ini.

"Ke depan, perlu melibatkan mereka semua dalam program MBG ini agar sinkronisasi di lapangan semakin kuat," tegasnya. Hal ini sejalan dengan struktur tata kelola BGN yang memang mengamanatkan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam fungsi koordinasi.

Kedua, Haris menyoroti minimnya jangkauan program terhadap Pondok Pesantren. Data internal BGN menunjukkan bahwa dari total 21.102 SPPG yang beroperasi saat ini, baru terdapat 152 SPPG yang berbasis di Pondok Pesantren.

"Sedikitnya penerima dari kalangan pondok pesantren menjadi keprihatinan tersendiri bagi kami. Mereka juga anak bangsa yang perlu mendapatkan manfaat dari program MBG ini. Saya harap ke depan jumlah jangkauan ke pesantren bisa terus ditingkatkan," tambah Haris.

Menanggapi rencana kerja tahun 2026, Muh Haris mendorong BGN untuk tetap konsisten mengejar target realisasi 82,9 juta penerima manfaat dengan proyeksi penyediaan 21,0 miliar porsi makan sepanjang tahun. Dengan pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, Komisi IX akan terus melakukan pengawasan ketat agar anggaran tersebut terserap secara akuntabel dan tepat sasaran.

Menutup pernyataannya, Muh Haris berharap Badan Gizi Nasional dapat terus meningkatkan kualitas layanan SPPG dan memastikan standar keamanan pangan tetap terjaga, mengingat saat ini baru sekitar 32% SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

(*).