Jakarta Selatan, - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang rampasan dan denda administratif penyalahgunaan kawasan hutan senilai Rp 6,6 triliun kepada negara.

Uang itu diserahkan secara simbolik oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo di lobi Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu (24/12/2025).

Turut hadir anggota Kabinet Merah Putih antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi kekayaan negara sebagai jantung keberlangsungan bangsa saat menyaksikan prosesi penyerahan kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare serta penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara dan denda administratif senilai Rp 6,62 triliun di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengibaratkan kekayaan negara seperti darah dalam tubuh manusia: jika terus bocor akan melemahkan dan mengancam kelangsungan bangsa. Dengan tegas ia menyatakan dirinya tidak peduli jika ada pihak yang menertawakan saat ia membicarakan kekuatan asing dan tantangan besar terhadap kedaulatan serta kekayaan Indonesia. 

"Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia, saya akan mati untuk rakyat Indonesia," tegas Prabowo.

Prosesi penyerahan tersebut merupakan rangkaian dari upaya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dalam menyelamatkan aset negara dari praktik penyalahgunaan lahan dan tindak pidana korupsi. 

Uang yang diserahkan terdiri atas sekitar Rp 4,28 triliun hasil rampasan negara dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, serta lebih dari Rp 2,34 triliun dari penagihan denda administratif terkait pelanggaran kawasan hutan, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp 6,62 triliun.

Dalam acara yang sama, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan penguasaan kembali kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, untuk dilakukan pemulihan kawasan dan penataan kembali sesuai fungsi konservasi. 

Kawasan ini merupakan bagian dari Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap V dengan total luasan yang telah ditangani mencapai 896.969,143 hektare.

Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Satgas PKH dan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat. Ia menekankan bahwa upaya keras menyelamatkan kekayaan negara, termasuk penertiban kawasan hutan, adalah bagian dari perjuangan untuk memperkuat kedaulatan dan masa depan bangsa.

Menteri Kehutanan dan jajaran Pejabat Tinggi Madya Kemenhut hadir mendampingi Presiden Prabowo, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam prosesi simbolis penyerahan uang negara tersebut. 

Kementerian Kehutanan menegaskan akan segera menindaklanjuti penguasaan kawasan hutan dengan langkah pemulihan dan pengelolaan yang berkelanjutan demi fungsi ekologis dan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

(***).