Jayapura - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua bukanlah sekedar proses demokrasi biasa.
PSU ini terjadi akibat kesalahan administratif yang dilakukan oleh YB terkait penggunaan SUKET (Surat Keterangan), yang pada akhirnya membuka celah bagi pihak 'MARIYO' untuk menggugat hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).  

Hal ini di sampaikan pengamat politik Papua Victor Buefar dikediamannya, Kamis 27 Februari 2024 kepada Tim Media.
 
Akibat dari polemik ini kata Victor, negara harus mengalokasikan anggaran fantastis sebesar 155 miliar rupiah hanya untuk mengulang proses pemungutan suara ulang (PSU) yang seharusnya sudah selesai dengan jelas.

Namun, rakyat Papua bukan masyarakat yang mudah dikelabui. Semua orang di tanah leluhur Cenderawasih sudah mengetahui siapa yang melakukan kecurangan dan siapa yang melaporkan ke MK,  apakah ini benar demi keadilan, atau sekedar ambisi kekuasaan?

Kini, setelah PSU diputuskan, kita semua menantikan kejutan selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, PSU justru memberi kesempatan kepada rakyat Papua untuk lebih jeli, lebih bijak dan lebih tegas dalam menentukan pemimpin yang benar-benar layak, bersih dan pro-rakyat.

Di tengah dinamika politik ini, Penatua  Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM (BTM) tetap menjadi pilihan rakyat. Ia adalah pemimpin dengan rekam jejak yang bersih, terbukti dalam pengabdiannya selama dua periode sebagai Wali Kota Jayapura dengan segudang prestasi.

BTM bukan hanya pemimpin pilihan rakyat, tetapi juga bagian dari kehendak Tuhan bagi Papua.

Kita tidak boleh lengah. Mari kita tetap bersatu, tetap solid, dan tetap berjuang untuk memastikan bahwa BTM tetap menjadi Gubernur Papua, pemimpin yang siap membawa Papua ke masa depan yang lebih baik.

Papua butuh pemimpin yang jujur, adil, bersih dari suap dan berintegritas dan itu ada pada  Sosok BTM,  Tuhan Memberkati Tanah Papua, ungkapnya.

(Vicky Ririhena)